Sumbawa Besar, lensanews-com_ Warga Difable (penyandang cacat ) Kabupaten Sumbawa, dikatakan dalam pantauan salah satu Lembaga Pelatihan Disabilitas bahwa hingga saat ini masih banyak jumlahnya belum tersentuh Bantuan Sosial , seperti contoh “Perogram PKH, BLT, BPNT, dan jenis Bantuan lainnya”. Zulfikar Rahman , Ketua LPBS-DMB Sumbawa, mengungkapkan kepada LENSANEWS, bahwasannya, dalam 5 tahun terkahir pihaknya memantau dan mengunjungi beberapa rekannya sesama penyandang cacat, “al- hasil selalu dengan pengakuan sama , yakni kebanyakan mereka belum pernah dapet Bantuan, baik bentuk perogram ataupun yang atensi”. Tutur Cung, akrab Ketua Lembaga Pelatihan Dan Bina Sosial – Disabilitas Mandiri Berkarya (LPBSDMB).
Cunk, yang ditemui di kediamannya (Rabu-11022026), menceritakan beberapa hari terakhir dirinya ditemani beberapa pengurus lembaganya telah mengunjungi Kantor Dinas Sosial Sumbawa. Terkait tindakan yang dilakukan dalam menanggapi beberapa keluran dari elwarga Difable di Sumbawa. ” Kami sudah ke Dinsos terkait aspirasi teman-teman Difable yang belum pernah tersentuh BANSOS, dan kami di sambut sangat baik , Lembaga kami di intruksikan untuk melengkapi dokument registrasi Kelembagaan, agar ke-depannnya bisa bersama-sama Pemerintah Daerah cepat tanggap dalam mendata sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi”. Tegas pria yang berjalan dengan bantuan tongkat itu.
Keberadaan komunitas difabel di Kabupaten Sumbawa, Sambungnya, harusnya menjadi sorotan setelah muncul keluhan-keluhan warga Difable, bahwa masih ada lembaga penyandang disabilitas yang nyaris luput dari perhatian pemerintah daerah, meskipun telah memiliki legalitas resm, “yah, sebut saja seperti lembaga kami ini” cetusnya.
Menurut cung (sapaan akrabnya), Kondisi ini dinilai mencerminkan masih lemahnya pendataan dan pendampingan terhadap kelompok rentan.
Di tempat berbeda, Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Ibu Saryfah S. Sos, MPH, menyampaikan bahwa komunitas difabel perlu membangun eksistensi melalui kegiatan sosial yang terstruktur dan memiliki tema, serta dipublikasikan secara luas agar keberadaannya dapat terdeteksi oleh pemerintah.“Saran saya, seharusnya dibuat kegiatan sosial yang memiliki tema dan dipublikasikan. Dengan begitu pemerintah bisa memberikan perhatian sekaligus melakukan pendataan,” ujar Ibu Saryfah saat ditemui awak media di ruang kerjanya .
Mewakili Kepala DINSOS, Sarifah juga menegaskan pentingnya legalitas kelembagaan sebagai syarat utama agar komunitas difabel dapat menjalin kemitraan secara resmi dengan pemerintah maupun pihak lainnya, termasuk media.“Legalitas kelembagaan perlu diurus supaya ke depan bisa menjalin kemitraan dengan pemerintah,” tambahnya.Selain itu, Ibu Saryfah menekankan pentingnya peran pendamping bagi penyandang difabel. Menurutnya, pendamping menjadi jembatan utama dalam proses komunikasi, pendataan, pengurusan administrasi, hingga akses terhadap program jaminan sosial.“Pendamping sangat penting agar difabel tidak berjalan sendiri dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Menanggapi, penjelasan pihak Dinas Sosial, Zulfikar Rahman, menyampaikan terima kasih atas bentuk perhatian karena kehadiran Lembaga saat ini di Ketuainya, telah di alomodir. “Lembaga ini kami bentuk bersama teman-teman difabel lainnya dan legalitasnya juga resmi. Namun hampir tidak pernah kami mendapatkan perhatian pemerintah, terutama dalam berbagai program sosial, saya berharap melalui momen ini, curahan dari lubuk hati saya ini bisa mewakili kekecewaan teman-teman difabel , keluhan yang hanya bisa kami sampaikan di gubuk-gubuk sempit tempat kami berkumpul,” ujarnya.
Sebagai penutup, Cung, menyampaikan pesan perjuangan yang mencerminkan semangat komunitas difabel di Sumbawa .“Walaupun hidup saya susah, saya tetap berjuang, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain,” tegas Zul seraya berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dapat lebih proaktif menyapa dan melibatkan komunitas difabel dalam setiap program sosial. (YY-001)
EDITOR LENSANEWS.COM
About the Author
