Lensa-news.com-Sumbawa, 18 November 2025—Kabupaten Sumbawa mencatat sejarah baru dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Wakil Bupati Drs. Mohamad Ansori, menghadiri Peluncuran Program Koperasi untuk Negeri Polri dan penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari Lantung, Senin (17/11/2025) di Halaman Kantor Bupati.
Kegiatan yang menjadi pusat perhatian nasional ini sekalugus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden RI poin 3,4 ,5,6 dan 8, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui model tambang rakyat modern berbasis koprasi.
Acara dihadiri berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM RI, Kementerian Koperasi dan UKM, Kantor Staf Presiden, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Gubernur NTB, Kapolda NTB, tokoh masyarakat, kepala daerah lintas provinsi, hingga pemerintah desa penerima manfaat.
Gubernur NTB: Ini Model Tambang Rakyat Beradab yang Patut Dikonversi Nasional
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang berada di atas dan di dalam bumi adalah hak bersama rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus mampu menghadirkan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang berada langsung di lingkar tambang.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah terus melakukan penataan terhadap aktivitas tambang untuk menghilangkan praktik ilegal yang merusak lingkungan—isu yang bahkan menjadi fokus perhatian KPK.
IPR yang dikelola Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari disebutnya sebagai pilot project tambang rakyat modern yang tertib, beradab, dan berkelanjutan.
“Kita akan belajar dari model ini. Regulasi pendukungnya segera kita tuntaskan, termasuk percepatan izin pertambangan rakyat,” tegasnya.
Budiman Sudjatmiko: Koperasi Tambang Rakyat Adalah Wajah Baru Pembangunan Nasional
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, melalui sambutan virtual menyampaikan bahwa model koperasi tambang rakyat merupakan terobosan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Menurutnya, pola ini memperkuat tiga fondasi pengentasan kemiskinan:
data akurat, distribusi dana tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.
“Koperasi Salonong Bukit Lestari adalah akses ekonomi baru yang bisa menjadi inspirasi nasional,” ungkapnya.
Menteri Koperasi dan UKM: Koperasi Tambang Harus Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan koperasi tambang rakyat dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam.
Ia menilai bahwa model ini dapat menggerakkan kesejahteraan masyarakat secara nyata apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
3.403 Warga Menerima SHU — Bukti Nyata Ekonomi Berkeadilan
Salah satu momentum penting acara ini adalah penyerahan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada 3.403 warga penerima manfaat dari 29 desa di lima kecamatan.
Penyerahan dilakukan secara simbolis dan disaksikan langsung perwakilan kementerian, Forkopimda NTB, para tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah.
Dialog Interaktif: Menyatukan Arah Kebijakan Tambang Rakyat Nasional
Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog terbuka bersama narasumber dari:
Kementerian ESDM RI
Kantor Staf Presiden
Gubernur NTB
Kapolda NTB
Ketua DPRD NTB
Forum ini menjadi ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola tambang rakyat yang legal, ramah lingkungan, dan memberdayakan desa.
Peluncuran koperasi tambang rakyat di Sumbawa menandai babak baru pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, legal, dan berkeadilan. Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerah, model ini bukan hanya memperkuat implementasi Asta Cita Presiden, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun kemandirian desa. ( BJ LN)
About the Author
