Mataram, Lensa-Nwes.com November 2025 — Aspirasi pemerataan pembangunan kembali mengemuka saat Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025). Dalam forum strategis tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan gambaran nyata situasi fiskal daerah yang masih jauh dari ideal untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar.
Pertemuan ini turut dihadiri Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, serta para kepala daerah se-NTB. Fokus diskusi diarahkan pada penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih inklusif bagi daerah kepulauan.
“Anggaran Kami Terlalu Ketat untuk Mimpi Besar Pembangunan”
Dalam paparannya, Bupati Jarot tidak menutupi kondisi fiskal Kabupaten Sumbawa yang masih sangat terbatas.
“Dengan struktur anggaran yang ada, kami pada dasarnya hanya mampu membiayai kebutuhan rutin dan gaji pegawai. Namun komitmen kami untuk mengikuti kebijakan pusat tetap kuat,” ungkapnya.
Ia menuturkan, sejumlah langkah efisiensi telah dilakukan, termasuk optimalisasi pendapatan daerah. Namun beban pembangunan masih jauh lebih besar dibanding kemampuan fiskal yang tersedia.
“Masih ada sekitar 60 kilometer jalan yang belum terbangun. Di beberapa wilayah, akses antarkecamatan masih terbatas. Kondisi ini jelas memperlambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Daerah Bekerja, Pusat Diharapkan Hadir Lebih Kuat
Bupati Jarot menekankan bahwa pemerintah daerah bukan sekadar perpanjangan tangan pusat, melainkan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami adalah pasukan terdepan pemerintah pusat di lapangan. Kami ingin mengembalikan hijaunya Sumbawa, membangun infrastruktur, dan membuka akses ekonomi. Tapi kami perlu dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat agar ikhtiar ini tidak berjalan setengah hati,” tegasnya.
Ada Harapan: Skema Multi Years Siap Bergerak
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan kabar positif bahwa Menteri PUPR telah memberikan lampu hijau pembangunan tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa melalui pembiayaan multi years. Kebijakan ini diharapkan menjadi titik awal mengurai persoalan infrastruktur dasar yang selama ini menghambat pemerataan ekonomi.
Sementara itu, Dirjen SEF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, memastikan bahwa pemerintah pusat terus berusaha menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan daerah.
“Kami akan memastikan perekonomian NTB tetap tumbuh. Dukungan terhadap Sumbawa dan daerah lainnya tetap menjadi perhatian agar PAD meningkat dan pembangunan semakin merata,” jelasnya.
Dorongan atas RUU Daerah Kepulauan
Dalam forum ini, Gubernur NTB juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai payung hukum yang memungkinkan daerah dengan karakter kepulauan memperoleh perlakuan anggaran yang lebih adil.
“Wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang sesuai karakter geografisnya. Sudah saatnya anggaran berpihak kepada daerah yang hidup dari laut,” tegasnya.
Sinergi Untuk Pemerataan yang Lebih Nyata
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan membuka jalan menuju kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah, terutama Kabupaten Sumbawa yang memiliki potensi besar namun masih terkendala infrastruktur dan keterbatasan fiskal.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan kembali kesiapan untuk bergerak cepat—dengan harapan dukungan nyata dari pemerintah pusat dapat mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh NTB. (Bj LN)
About the Author
