Lensa news October 4, 2025
Denpasar, LensaNews.com – Dalam upaya mensinergikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali, jajaran Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan Gubernur Bali beserta jajaran terkait, Jumat (3/10/2025), di Rumah Dinas Gubernur Bali.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Bali, Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara I, serta Kasatker P3KP Provinsi Bali. Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pembangunan perumahan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta penataan kawasan permukiman yang mendukung sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP menyoroti tren urbanisasi menuju tahun 2045. Berdasarkan data Bappenas, menjelang Indonesia Emas 2045, sekitar 80 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Denpasar dan Gianyar sebagai dua pusat pertumbuhan utama di Bali diproyeksikan menjadi wilayah dengan tingkat urbanisasi tertinggi.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan desain perumahan dan permukiman yang mampu mengantisipasi persoalan sampah, air, serta mencegah munculnya kawasan kumuh yang tidak tertata,” ujar salah satu pejabat Kementerian PKP.
Gubernur Bali menyambut baik inisiatif dan sinergi ini. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penataan hunian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan pariwisata.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi dengan tata ruang dan permukiman yang tertata, inklusif, serta berdaya saing menghadapi dinamika urbanisasi menuju Indonesia Emas
About the Author
