
Lensa -News.com— Sumbawa Besar, 30 November 2025 — Kesultanan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana’ Samawa (LATS) menggelar Lokakarya Akademik bertema “Mengembalikan Nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam” di Hotel Nio Garden. Kegiatan ini menggandeng Fraksi PKS DPR RI dan MPR RI sebagai langkah memperkuat tata kelola SDA yang berakar pada kearifan lokal Samawa.
Lokakarya dihadiri akademisi, camat, pegiat budaya, hingga aktivis lingkungan. Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, H. Johan Rosihan, ST., tampil sebagai keynote speakr

pati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka kegiatan secara resmi dan menegaskan bahwa Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge bukan sekadar identitas budaya, melainkan “kompas moral” masyarakat Samawa yang memandu ketakwaan, rasa malu berbuat buruk, serta tanggung jawab menjaga alam.
Di tengah krisis iklim dan kerusakan ekologis, Bupati H. Jarot menekankan perlunya integrasi antara pemerintah daerah, adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Ia kembali menggarisbawahi visi besar lima tahun ke depan: Sumbawa Hijau dan Lestari, yang diterjemahkan melalui program-program konkret seperti Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, 1 Siswa 1 Pohon, Program Tanam Pohon Dapat Sapi, dan penanaman tanaman produktif bernilai ekonomi.
“Ini adalah investasi ekologis jangka panjang sekaligus fondasi kesejahteraan. Kearifan lokal menjadi ruh dalam kebijakan publik kita,” tegasnya.
Ketua Pajatu LATS, Dr. M. Ikhsan Safitri, menekankan pentingnya merawat nilai-nilai budaya Samawa yang kini mulai mengalami distorsi. Ia berharap lokakarya ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pengelolaan Tana’ Samawa.
Sementara itu, H. Johan Rosihan, ST. mengingatkan bahwa meningkatnya bencana alam di berbagai daerah adalah peringatan atas lemahnya tata kelola SDA. Ia menyampaikan bahwa DPR RI tengah merevisi UU Kehutanan untuk memperkuat keberadaan masyarakat adat dan hutan adat.

Ia menilai risiko ekologis Sumbawa cukup besar. “Jika hutan tidak dijaga secara serius, bukan tidak mungkin kita mengalami bencana sebagaimana di wilayah lain,” ujarnya. Ia menegaskan seluruh kebijakan Bupati H. Jarot dalam perlindungan hutan perlu mendapat dukungan penuh semua pihak (LN)

