Sumbawa Lensa News.com— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa menyampaikan kritik tajam terhadap RAPBD 2026 dalam Paripurna, Kamis (20/11). Juru bicara Hj. Jamilah menilai RAPBD belum menunjukkan strategi jelas menuju kemandirian fiskal di tengah penurunan pendapatan daerah yang signifikan.
Fraksi menyoroti turunnya Dana Transfer Pusat sebesar Rp558 miliar, membuat total pendapatan daerah ikut merosot 22,82%. Menurut Fraksi, Pemda belum menyiapkan terobosan PAD yang kuat, padahal potensi sektor tambang/minerba, peternakan, pariwisata, dan aset daerah masih besar dan belum tergarap optimal.
Di sektor pembangunan, Fraksi menilai delapan prioritas Pemda belum tercermin dalam besaran anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Kondisi infrastruktur juga menjadi sorotan, mengingat 52% jalan kabupaten rusak dan menghambat distribusi hasil pertanian serta pelayanan publik.
Terkait belanja daerah yang turun 21,79%, Fraksi menilai penurunan tersebut belum dijelaskan secara transparan dan berisiko menurunkan akuntabilitas. Ketergantungan pada SILPA untuk menutup defisit juga dianggap bukan solusi jangka panjang.
Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan empat isu strategis: pemulihan Pasar Utan, penanganan persampahan, penertiban aktivitas ilegal di kawasan Bendungan Beringin Sila, serta penguatan dukungan untuk KONI menjelang PORPROV NTB 2026.
Fraksi menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat, bukan untuk program seremonial atau kegiatan tanpa dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(LN)
About the Author
