Sumbawa Lensa News.com —-20 November 2025 — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah terkait potensi tekanan fiskal yang muncul akibat penurunan signifikan transfer pusat dalam Rancangan APBD 2026. Fraksi menilai situasi ini dapat memukul pelayanan dasar jika tidak diantisipasi dengan strategi adaptif yang kuat.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedua yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. M. Berlian Rayes dan dihadiri jajaran pimpinan dewan serta Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo. Juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Zain, S.IP., menegaskan bahwa penurunan transfer pusat dari Rp2,126 triliun (2025) menjadi Rp1,568 triliun (2026) atau berkurang Rp558,283 miliar, merupakan sinyal bahaya bagi stabilitas fiskal daerah.
Golkar Desak Strategi Darurat PAD dan Efisiensi Belanja
Fraksi Golkar menuntut pemerintah merumuskan langkah darurat fiskal untuk menutup potensi defisit, mulai dari:
penguatan diversifikasi PAD,
digitalisasi perpajakan,
optimalisasi aset tidak produktif,
serta efisiensi belanja daerah tanpa memangkas anggaran sektor pendidikan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi.
Golkar juga mendesak penjelasan rinci pemerintah mengenai sumber PAD yang melemah serta rencana konkret menghidupkan aset daerah yang selama ini menganggur.
Sektor Riil Jadi Fokus: Pertanian, Peternakan, UMKM, dan Kelautan–Perikanan
Meskipun mengapresiasi tema pembangunan 2026, Fraksi Golkar menilai pemerintah harus memperkuat indikator kinerja pada sektor penggerak ekonomi rakyat, terutama:
pertanian,
peternakan,
UMKM,
kelautan dan perikanan.
Golkar menyebut sektor tersebut harus menjadi pilar distribusi manfaat pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Infrastruktur Darurat: Ropang Terancam Terisolasi
Sorotan besar Fraksi Golkar tertuju pada kondisi infrastruktur yang dianggap mendesak dan berisiko tinggi, meliputi:
jalan Empang Bawa, Jotang, Ongko,
ruas Labuhan Kuris–Trata dan jembatan Kayu Madu,
serta kerusakan parah ruas Lantung–Ropang yang dikhawatirkan bisa memutus akses dan mengisolasi masyarakat.
Untuk Kecamatan Utan, Golkar meminta langkah komprehensif terkait penataan Pasar Utan, persoalan sampah, kerusakan hutan sekitar Bendungan Beringin Sila, hingga penanganan genangan air di ruas jalan negara dekat Polsek dan Puskesmas.
Sektor Tambang: Golkar Minta AMNT Serap Tenaga Kerja Lokal dan Bangun Konsentrator
Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberadaan PT AMNT harus memberikan dampak lebih besar bagi ekonomi lokal. Karena itu, Golkar mendorong:
percepatan eksploitasi Blok Dodo–Rinti,
komitmen serapan tenaga kerja lokal,
peningkatan porsi usaha lokal dalam rantai pasok,
serta pembangunan pabrik konsentrator di Dodo–Rinti agar menjadi game changer bagi ekonomi lingkar tambang.
Kelola PSN Secara Serius: Usul Pembentukan Desk Koordinasi
Fraksi Golkar juga menuntut manajemen yang lebih terstruktur terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) di Sumbawa seperti Makan Bergizi Gratis, PKH, dan BPNT. Untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan ketepatan sasaran, fraksi mengusulkan pembentukan desk koordinasi PSN di tingkat kabupaten.
Golkar Tutup dengan Sikap Tegas
Mengakhiri penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh masukan dan kritik yang disampaikan bukan sekadar catatan, melainkan tuntutan agar perencanaan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa. (LN)
About the Author
