Sumbawa — Lensa News.com , Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi pusat perhatian pada Senin, 17 November 2025, saat ratusan undangan dari berbagai kementerian, pimpinan daerah, tokoh masyarakat hingga jajaran kepolisian lintas provinsi menghadiri penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari.
Kegiatan yang mengusung semangat “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat” ini dipimpin Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., yang menegaskan komitmen Polri dalam memastikan penyaluran manfaat SHU berjalan transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Di hadapan para pejabat Kementerian ESDM, Kemenkop UKM, Kantor Staf Presiden, Forkopimda NTB, hingga perwakilan gubernur dan kapolda lainnya, Kapolda NTB menyampaikan bahwa penyaluran SHU tahun ini diarahkan untuk memperkuat agenda pembangunan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto — terutama pada aspek pemerataan ekonomi, ketahanan sosial, pembangunan manusia, dan peningkatan kualitas hidup.
“Asta Cita menjadi kompas kita. SHU yang disalurkan hari ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di laporan,” tegas Irjen Hadi Gunawan.
Delapan Prioritas Pembangunan dari SHU
Kapolda NTB merinci delapan fokus penyaluran SHU, yang meliputi:
- Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi
- Pemberdayaan UMKM dan masyarakat sekitar tambang
- Dukungan pendidikan melalui beasiswa
- Fasilitasi layanan kesehatan
- Penguatan infrastruktur desa
- Program lingkungan berkelanjutan dan rehabilitasi pascatambang
- Penguatan cadangan modal koperasi
- Bantuan sosial kemasyarakatan
Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa koperasi tambang bukan hanya badan usaha, tetapi pilar kesejahteraan masyarakat.
3.403 Warga di 29 Desa Terima Manfaat
SHU tahun ini disalurkan kepada 29 desa di 5 kecamatan, dengan total 3.403 penerima manfaat. Penyerahan dilakukan secara simbolis bersama jajaran pejabat daerah dan perwakilan pemerintah pusat yang hadir.
Kapolda NTB menegaskan bahwa angka tersebut mencerminkan kerja sama solid antara pemerintah, koperasi, masyarakat, dan Polri dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah pertambangan.
“Ini bukan sekadar seremonial. Ini bukti gotong royong. SHU harus berdampak pada kehidupan warga — mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Polri Komit Kawal Koperasi Tambang
Menutup kegiatan, Kapolda NTB menegaskan bahwa Polri akan terus mengawal tata kelola koperasi pertambangan agar tetap transparan, adil, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Koperasi adalah mesin kesejahteraan rakyat. Polri akan memastikan prosesnya akuntabel dan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” tutupnya. (BJ LN)
.
About the Author
